Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kabar Gembira, Revisi UU ASN dilanjutkan untuk Mengangkat Honorer dan PPPK menjadi PNS

Kabar Gembira, Revisi UU ASN dilanjutkan untuk Mengangkat Honorer dan PPPK menjadi PNS- DPR RI telah menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) perubahan Undang-undang ke 4 Tahun 2020-2024 sebanyak 259 RUU termasuk RUU ASN.

Sebanyak 25 RUU diusulkan oleh DPR RI, 11 RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan 3 RUU diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Termasuk 2 pasal RUU ASN yang sudah masuk Prolegnas 2023. Pasal tersebut diantaranya sebaga berikut:

Pasal 106 

(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. bantuan hukum. 

(2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. 

(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Pada pasal ini, kemungkinan yang akan dirubah adalah semua guru PNS atau PPPK harus mendapatkan perlindungan jaminan hari tua, karena yang sudah kita ketahui bahwa Guru PPPK tidak akan mendapatkan Jaminan Hari Tua setelah pensiun.

Pasal 131A 

(1) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90. 10 

(2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. 

(3) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. 

(4) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. 

(5) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. 

(6) Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap nonPNS, dan tenaga kontrak, tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. 

Dalam pasal ini, kemungkinan akan direvisi bahwa Tenaga Honorer dan PPPK akan diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.